Komisaris Raja
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda |
Komisaris Raja (bahasa Belanda: Commissaris van de Koning, CvdK) adalah kepala pemerintahan dan legislatif dari sebuah provinsi di Belanda. Ketika monarki yang berkuasa adalah seorang perempuan, gelarnya adalah Komisaris Ratu (Commissaris van de Koningin). Di Belanda, jabatan Komisaris Raja setara dengan Gubernur di Indonesia.
Seorang komisaris diangkat oleh Monarki Belanda sebagai perwakilan resminya, dan menjabat sebagai ketua legislatif provinsi tanpa hak suara, yaitu Dewan Provinsi (Provinciale Staten). Mereka juga menjabat sebagai ketua dan anggota penuh serta berhak suara dalam eksekutif provinsi.[1]
Tanggung jawab
[sunting | sunting sumber]- Kepala pemerintahan provinsi, dan perwakilan tertinggi provinsi
- Perwakilan resmi pemerintah pusat untuk provinsi
- Ketua Dewan Provinsi yang tidak memiliki hak suara dan tidak memihak
- Pengawasan fungsi administrasi dan utilitas provinsi
- Ketua dan anggota penuh Dewan Provinsi yang memiliki hak suara, dengan kemungkinan memegang portofolio politik mereka sendiri; tanggung jawab umum meliputi keselamatan dan ketertiban umum
- Koordinator penanggulangan dan pencegahan bencana umum
- Bagian dari pengawasan provinsi terhadap kebijakan dan keuangan kota, dengan melakukan kunjungan resmi rutin ke kota-kota di provinsi tersebut
- Saat terjadi lowongan sebagai wali kota (burgemeester) di kota madya provinsi, menerima preferensi kandidat yang diungkapkan oleh dewan kota, dan berdasarkan pernyataan tersebut untuk merekomendasikan kandidat kepada Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan
Daftar Komisaris Raja saat ini
[sunting | sunting sumber]| Provinsi | Komisaris Raja | Partai | Mulai menjabat | Jabatan sebelumnya | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Drenthe |
Agnes Mulder
(lahir 1973) |
Seruan Demokrat Kristen | 1 Desember 2025
(167 hari) |
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | ||
Flevoland |
Arjen Gerritsen
(lahir 1970) |
Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat | 1 November 2023
(2 tahun, 197 hari) |
Wali Kota Almelo | ||
Friesland |
Arno Brok
(lahir 1968) |
Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat | 1 Maret 2017
(9 tahun, 77 hari) |
Wali Kota Dordrecht | ||
Gelderland |
Daniël Wigboldus
(lahir 1969) |
Independen | 19 Maret 2025
(1 tahun, 59 hari) |
Profesor Psikologi Sosial Universitas Radboud Nijmegen | ||
Groningen |
René Paas
(lahir 1966) |
Seruan Demokrat Kristen | 18 April 2016
(10 tahun, 29 hari) |
Anggota Dewan Sosial dan Ekonomi | ||
Limburg |
Emile Roemer
(lahir 1962) |
Partai Sosialis | 1 Desember 2021
(4 tahun, 167 hari) |
Pelaksana tugas Wali Kota Alkmaar | ||
Brabant Utara |
Ina Adema
(lahir 1968) |
Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat | 1 Oktober 2020
(5 tahun, 228 hari) |
Wali Kota Lelystad | ||
Holland Utara |
Arthur van Dijk
(lahir 1963) |
Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat | 1 Januari 2019
(7 tahun, 136 hari) |
Anggota Dewan Sosial dan Ekonomi | ||
Overijssel |
Andries Heidema
(lahir 1962) |
Uni Kristen | 11 Juli 2018
(7 tahun, 310 hari) |
Wali Kota Deventer | ||
Holland Selatan |
Wouter Kolff
(lahir 1976) |
Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat | 1 September 2024
(1 tahun, 258 hari) |
Wali Kota Dordrecht | ||
Utrecht |
Hans Oosters
(lahir 1962) |
Partai Buruh | 1 Februari 2019
(7 tahun, 105 hari) |
Dijkgraaf | ||
Zeeland |
Hugo de Jonge
(lahir 1977) |
Seruan Demokrat Kristen | 15 September 2024
(1 tahun, 244 hari) |
Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan | ||
Sumber:[2]
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Kring van commissarissen van de Koning". Kennispunt lokale politieke partijen. Diakses tanggal 25 Mei 2025.
- ↑ "Overzicht commissarissen van de Koning per februari 2022". rijksoverheid.nl (dalam bahasa Dutch). February 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 1 November 2023. Diakses tanggal 17 March 2022. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
