Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Menteri	Andi Amran Sulaiman
Wakil Menteri	Sudaryono
Sekretaris Jenderal	Ali Jamil (Plt.)
Inspektur Jenderal	Letnan Jenderal TNI. Irham Waroihan
Direktur Jenderal
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	-
Ditjen Tanaman Pangan	Yudi Sastro
Ditjen Hortikultura	Muhammad Taufiq Ratule (Plt.)
Ditjen Perkebunan	Heru Tri Widarto (Plt.)
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Agung Suganda
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Andi Nur Alam Syah
Kepala Badan
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Idha Widi Arsanti
Staf Ahli
Bidang Infrastruktur Pertanian	-
Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional	-
Bidang Investasi Pertanian	-
Bidang Lingkungan Pertanian	-
Bidang Hubungan Kelembagaarr, Regulasi, dan Reformasi Birokras	-
Kepala Pusat
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	Intan Rahayu
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Leli Nuryati
Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Muchlis
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Sudi Mardianto

Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Kementerian Pertanian ; Republik Indonesia
	Lambang Kementerian Pertanian
	Bendera Kementerian Pertanian
Gambaran umum
Dibentuk	Januari 1, 1905; 121 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024
Bidang tugas	Pertanian
Slogan	Maju, mandiri, modern
Alokasi APBN	Rp29,37 triliun (2025); Rp10,28 triliun (Efisiensi); Rp19,09 triliun (APBN 2025)
Susunan organisasi
Menteri
Menteri	Andi Amran Sulaiman
Wakil Menteri	Sudaryono
Sekretaris Jenderal	Ali Jamil (Plt.)
Inspektur Jenderal	Letnan Jenderal TNI. Irham Waroihan
Direktur Jenderal
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	-
Ditjen Tanaman Pangan	Yudi Sastro
Ditjen Hortikultura	Muhammad Taufiq Ratule (Plt.)
Ditjen Perkebunan	Heru Tri Widarto (Plt.)
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Agung Suganda
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Andi Nur Alam Syah
Kepala Badan
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Idha Widi Arsanti
Staf Ahli
Bidang Infrastruktur Pertanian	-
Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional	-
Bidang Investasi Pertanian	-
Bidang Lingkungan Pertanian	-
Bidang Hubungan Kelembagaarr, Regulasi, dan Reformasi Birokras	-
Kepala Pusat
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	Intan Rahayu
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Leli Nuryati
Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Muchlis
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Sudi Mardianto
Alamat
Kantor pusat	Jl. R.M. Harsono No. 3; Jakarta Selatan 12550; DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	www.pertanian.go.id
Kantor pusat
	Wikipedia \| Kode sumber \| Tata penggunaan Koordinat: 6°17′48.45901″S 106°49′23.01694″E / 6.2967941694°S 106.8230602611°E; Jl. R.M. Harsono No. 3; Jakarta Selatan 12550; DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
	www.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian.^[4] Sejak 25 Oktober 2023, Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman.

Sejarah

Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380).^[5] Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Melchior Treub.^[5] Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934).^[6] Sedangkan pada masa pendudukan jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.^[6]^[7]

Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan.^[5] Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.^[5]^[7]

Tugas dan fungsi

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementan menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian;
penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan No. 2 Tahun 2025 terdiri atas:^[1]^[8]

Pimpinan

Sekretariat

Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan
- Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Biro Hukum
- Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Biro Umum dan Pengadaan
- Biro Kerja Sama Luar Negeri
- Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Inspektorat

Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat I
- Inspektorat II
- Inspektorat III
- Inspektorat IV
- Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian
- Direktorat Perlindungan dan Optimasi Lahan
- Direktorat Penyediaan Lahan
- Direktorat Irigasi Pertanian
- Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
- Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen
- Direktorat Pupuk
- Direktorat Pestisida
- Direktorat Pembiayaan Pertanian

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
- Direktorat Serealia
- Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
- Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
- Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Hortikultura
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbenihan Hortikultura
- Direktorat Buah dan Florikultura
- Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
- Direktorat Perlindungan Hortikultura
- Direktorat Hilirisasi Hasil Hortikultura

Direktorat Jenderal Perkebunan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbenihan Perkebunan
- Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
- Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan
- Direktorat Perlindungan Perkebunan
- Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
- Direktorat Pakan
- Direktorat Kesehatan Hewan
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

Badan

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Sekretariat Badan
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
- Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Sekretariat Badan
- Pusat Penyuluhan Pertanian
- Pusat Pendidikan Pertanian
- Pusat Pelatihan Pertanian
- Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian
Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional
Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian
Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi

Pusat

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Perubahan organisasi

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Pertanian.


Nama Kementerian/ Departemen	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama Kementerian/ Departemen	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Kementerian Kemakmuran^[7]	PP 10/SD/1945	Sekretariat Jenderal	Koordinator Perdagangan Koordinator Pertanian Koordinator Perindustrian
Kementerian Kemakmuran^[7]	Kepmen Kemakmuran 3931/1948	Sekretariat Jenderal	Koordinator Perdagangan, Koperasi, Pengumpulan, Penyimpanan dan Distribusi Koordinator Pertanian Rakyat dan Pendidikan, Perikanan, Kehewanan, dan Penyelidikan Pertanian Koordinator Perindustrian, Kerajinan Tambang, Geologi, dan Tera Koordinator Kehutanan dan Perkebunan Koordinator Perguruan Tinggi Pertanian dan Publikasi
Kementerian Pertanian	Kepmentan 47/1957^[9]	Sekretariat Jenderal	Jawatan Pertanian Jawatan Perikanan Jawatan Kehewanan Jawatan Kehutanan Jawatan Perkebunan		Lembaga Pusat Penyelidikan Alam Lembaga Pusat Penyelidikan Penyakit Hewan Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan Lembaga Pusat Penyakit Mulut & Kuku Balai Pusat Penyelidikan Peternakan Balai Pusat Penyelidikan Perikanan Darat Kantor Perancang Tata Bumi Pusat Perkebunan Negara
Departemen Pertanian	SE MP 1/1959^[9]	Sekretariat Jenderal	Jawatan Pertanian Rakyat Jawatan Perikanan Darat Jawatan Perikanan Laut Jawatan Kehewanan Jawatan Karet Rakyat Pusat Jawatan Kehutanan Jawatan Perkebunan		Lembaga Pusat Penyelidikan Alam Lembaga Pusat Penyelidikan Penyakit Hewan Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan Lembaga Pusat Penyakit Mulut & Kuku Balai Pusat Penyelidikan Peternakan Balai Pusat Penyelidikan Perikanan Darat Kantor Perancang Tata Bumi Pusat Perkebunan Negara
Departemen Pertanian	Keppres 170/1966^[10]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pertanian Direktorat Jenderal Kehutanan Direktorat Jenderal Kehewanan
Departemen Pertanian	Keppres 45/1974^[11]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Kehutanan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Perikanan Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Perkebunan	Inspektorat Jenderal	Badan Pusat Penelitian & Pengembangan	Staf Ahli Bidang Umum Staf Ahli Bidang Perusahaan Staf Ahli Bidang Hubungan Masyarakat Staf Ahli Bidang Pangan
Departemen Pertanian	Keppres 15/1984^[12]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Perikanan Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Perkebunan	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian
Departemen Pertanian dan Kehutanan	Keppres 177/2000	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
Departemen Pertanian	Keppres 38/2001 Keppres 109/2001	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Karantina Pertanian	Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian Bidang Ketenagakerjaan Pertanian Bidang Teknologi Pertanian Bidang Kerja Sama Pertanian Internasional
Departemen Pertanian	Perpres 10/2005^[13]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Badan Ketahanan Pangan Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian	Perpres 24/2010^[14]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Inspektorat Jenderal	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Ketahanan Pangan Karantina Pertanian	Bidang Lingkungan Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian Bidang Kerja Sama Internasional Bidang Inovasi dan Teknologi Bidang Investasi Pertanian
Kementerian Pertanian	Perpres 92/2011^[15]	Sekretariat Jenderal		Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian	Perpres 45/2015^[16]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inspektorat Jenderal		Bidang Pengembangan Bio Industri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Bidang Investasi Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian
Kementerian Pertanian	Perpres 117/2022^[17]	Sekretariat Jenderal		Inspektorat Jenderal	Standardisasi Instrumen Pertanian Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Karantina Pertanian^[a]
Kementerian Pertanian	Perpres 192/2024^[1]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Hortikultura Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Inspektorat Jenderal	Perakitan dan Modernisasi Pertanian Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Bidang Infrastruktur Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Bidang Investasi Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi

Galeri

Logo Departemen/ Kementerian Pertanian (1978–2018)
Logo Kementerian Pertanian (2018–sekarang)

Lihat pula

Catatan

↑ Pada tahun 2023, Badan Karantina Pertanian dileburkan ke dalam Badan Karantina Indonesia dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023.^[18]

Referensi

1 2 3 4 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ "Struktur Organisasi". Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses tanggal 9 Januari 2020.
1 2 3 4 "Analisis dan Pembahasan" (PDF). UPN Veteran Jakarta. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2014-04-29. Diakses tanggal 29 April 2014.
1 2 Sejarah Kementerian Pertanian
1 2 3 4 Profil 100 Tahun Departemen Pertanian, Republik Indonesia. Departemen Pertanian. 2005. hlm. 32, 35.
↑ "Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 Januari 2025. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
1 2 Almanak organisasi negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 1960. Diakses tanggal 10 Juni 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170 Tahun 1966 tentang Struktur Organisasi Dan Bidang Tugas Dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 Agustus 1966. Diakses tanggal 26 Mei 2026.
↑ Daftar alamat pejabat-pejabat negara. 1976. hlm. 84–95.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 14 April 2010. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 21 Desember 2011. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.
↑ Pemerintah Indonesia (20 Juli 2023), Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

[19] Pada tahun 2023, Badan Karantina Pertanian dileburkan ke dalam Badan Karantina Indonesia dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023.^[18]

[Perpres192-2024-1] 1 2 3 4 "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.

[UU622024-2] Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

[3] Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran

[Organisasi-4] "Struktur Organisasi". Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses tanggal 9 Januari 2020.

[Sejarah-5] 1 2 3 4 "Analisis dan Pembahasan" (PDF). UPN Veteran Jakarta. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2014-04-29. Diakses tanggal 29 April 2014.

[Sejarah_Kementerian_Pertanian-6] 1 2 Sejarah Kementerian Pertanian

[100tahunDeptan-7] 1 2 3 4 Profil 100 Tahun Departemen Pertanian, Republik Indonesia. Departemen Pertanian. 2005. hlm. 32, 35.

[Permentan2-2025-8] "Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 Januari 2025. Diakses tanggal 29 Mei 2026.

[Almanak1960-9] 1 2 Almanak organisasi negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 1960. Diakses tanggal 10 Juni 2026.

[10] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170 Tahun 1966 tentang Struktur Organisasi Dan Bidang Tugas Dari Departemen-Departemen Kabinet Ampera". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 Agustus 1966. Diakses tanggal 26 Mei 2026.

[Daftaralamapejabat1976-11] Daftar alamat pejabat-pejabat negara. 1976. hlm. 84–95.

[Keppres15-1984-12] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Perpres10-2005-13] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[14] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 14 April 2010. Diakses tanggal 29 Mei 2026.

[15] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 21 Desember 2011. Diakses tanggal 29 Mei 2026.

[16] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.

[17] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian" (PDF). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 22 April 2015. Diakses tanggal 29 Mei 2026.

[18] Pemerintah Indonesia (20 Juli 2023), Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[a]

[18]

Basis data pengawasan otoritas
Internasional	ISNI VIAF
Nasional	Amerika Serikat Israel
Lain-lain	Yale LUX